Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat ini tengah menjadi sorotan. ACT dituding bermasalah dengan pengelolaan dana.
Sorotan itu bermula dari pemberitaan yang dimuat di Majalah Tempo. ACT ramai membahas soal gaji tinggi dan fasilitas mewah yang diterima beberapa pejabat ACT. Yayasan ACT juga mengangkat isu pemotongan donasi.
Ada beberapa protes dan tagar sarkastik terhadap ACT di media sosial. Hashtag dimulai dengan #AksiCepatTilep dan #Don’t BelieveACT.
ACT kemudian mempertimbangkan protes massa terhadap mereka. Pejabat ACT yang diwakili Ketua ACT Ibnu Khajar dan Pengurus ACT Bobi Herbowo memaparkan setiap sorotan terkait ACT kali ini.
Setidaknya ada delapan pernyataan penting dari petinggi ACT tentang terseretnya polemik yayasan tersebut.
ACT minta maaf
Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mulai angkat bicara usai heboh #AksiCepatTilep dalam siaran pers di Majalah Tempo. ACT juga meminta maaf kepada masyarakat.
“Mohon maaf kepada masyarakat, mungkin ada yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada,” kata Ketua ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (7/4).
Kemudian dia menjelaskan agensi dari ACT. Ia mengatakan ACT adalah lembaga kemanusiaan yang terdaftar di Kementerian Sosial dan bukan lembaga amil zakat.
“ACT adalah LSM yang aktif di lebih dari 47 negara, jadi ini bisa menjadi kebanggaan negara. Memiliki entitas sumber daya yang mewakili negara mendistribusikan bantuan ke banyak negara. Aksi Cepat Tanggap adalah penyalur bantuan donor, Sebagai lembaga kemanusiaan terpercaya oleh masyarakat melalui program-program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kedaruratan. Itu perlu kita komunikasikan sejak awal,” ujarnya.
Mengklaim bahwa ACT dalam kondisi keuangan yang baik
Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membeberkan status keuangan lembaganya. ACT menegaskan lembaga itu dalam kondisi keuangan yang baik.
“Ini berhubungan langsung dengan keadaan lembaga. Pertama, kita ingin mengkomunikasikan keadaan keuangan lembaga. Pertama, kita komunikasikan keadaan lembaga, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Aksi Cepat Tanggap dalam keadaan baik. ,” kata Ketua ACT Ibnu Khajar.
Ia juga mengatakan ACT sejauh ini sudah diaudit setiap tahun. Ia mengatakan, meski dari sisi audit, ACT selalu mendapat predikat tidak memenuhi syarat (WTP).
“Dan kami bersyukur secara finansial Aksi Cepat Tanggap konsisten setiap tahun sejak 2005. Lembaga ini berdiri sejak 21 April dan diaudit oleh lembaga yang disiplin dan kami mendapatkan WTP untuk setiap audit, yang wajar Ya, tanpa kecuali. Itu poin tersendiri,” kata Ibnu.
Mengaku merumahkan ratusan karyawan
Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui HR telah kehilangan hingga 560 karyawan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dilakukan karena pandemi Covid-19.
Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan: “Kita tahu bahwa ini adalah tahun ketiga sejak pandemi COVID-19 melanda negara kita dan kita serta beberapa perusahaan dan lembaga, termasuk agensi ACT, berisiko terkena dampaknya.”
“Saat ini pada tahun 2021, awal tahun 2021, kami memiliki 1.688 SDM dan SDM terbaru saat ini pada Juli 2022 sebanyak 1.128 (pegawai),” lanjutnya.
Penolakan kudeta oleh pimpinan ACT
ACT buka-bukaan soal people funding yang memicu hastag #AksiCepatTilep hingga #janganBelievingAct. Salah satu isu yang diangkat ACT adalah kudeta terhadap Ahyudin, mantan pemimpin lembaga kemanusiaan tersebut.
Isu kudeta terhadap Ayutdin dimuat di majalah Tempo dengan tajuk “Kantong Bocor Dana Rakyat”. Sebuah artikel di majalah itu tentang pengunduran diri Ayudin pada 11 Januari.
Diduga 40 orang datang ke kantor Ahyudin hari itu, termasuk direktur Yayasan ACT, ketua ACT Ibnu Khajar dan jajaran ACT, menuntut pengunduran diri mereka dan mengancam tidak akan meninggalkan ruangan sampai Ahyudin memutuskan untuk mengundurkan diri.
Cajal mengatur informasinya.
Menurutnya, Ayuuddin menerima pengunduran dirinya dengan lapang dada dan semuanya berjalan lancar.
“Kabar peristiwa 11 Januari itu dimuat di majalah Tempo kemarin. Kami ingin menyampaikan bahwa peristiwa 11 Januari adalah kehendak seluruh anggota pimpinan badan, tidak hanya kantor pusat, tetapi cabang-cabangnya,” kata Hajar.
Khajar mengatakan ada rasa kolektif perbaikan ACT dari semua pihak. Khajar mengatakan semua pimpinan lembaga dari pusat dan daerah datang ke Jakarta untuk memberi tahu Ahyudin tentang situasi badan tersebut.
Khajar mengatakan mereka, termasuk Dewan Syariah, memberikan nasihat dan pendapat yang baik kepada Ahyudin. Motivasi awal pertemuan 11 Januari adalah perbaikan, bukan keributan.
Lebih lanjut, Khajar mengatakan, sejak pengunduran diri Ahyudin pada 11 Januari lalu, ACT telah melalui prosedur selanjutnya, yakni rapat musyawarah. Ayudin dikabarkan diundang dalam pertemuan tersebut pada 20 Januari 2022.
Ayutdin dikabarkan telah menyetujui prosedur tersebut dalam rapat konsultasi. Khajar juga menegaskan tidak ada kudeta terhadap mantan pimpinan ACT itu.
“Dia setuju prosesnya berjalan dengan baik, dan dia kemudian mengatakan bahwa meskipun tanda tangan basah diperlukan setelah kembali dari lapangan, dia dengan senang hati mengatur waktunya. Jadi sampai 20 Januari dia baik-baik saja,” katanya.
Komentar mobil mewah ACT Leader
Presiden ACT Ibnu Khajar menjelaskan mobil mewah kepada beberapa pejabat ACT. Ia mengatakan kendaraan tersebut hanya dibeli sebagai inventaris instansi dan untuk menunjang mobilitas staf saat menjalankan program.
“Mobil mewah tidak dibeli secara permanen, hanya digunakan untuk tugas-tugas, untuk melakukan prosedur saat dibutuhkan. Jadi itu adalah inventaris, bukan dititipkan pada satu orang,” kata Ibnu.
Ibnu mengatakan kendaraan mewah itu digunakan untuk beberapa hal, seperti menjamu tamu dan mengakses area tertentu saat melaksanakan proyek.
“Ada laporan mobil Alphard sebelumnya. Pendirian ini untuk mengenang tamu kami seperti ustaz, tamu yang datang dari bandara, untuk menjemput mereka. Mobil ini lebih cocok untuk membantu masyarakat. Termasuk akses area untuk kami di -Tanggung jawab bisnis situs,” jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan telah menjual mobil Alphard, Pajeros dan mobil mewah lainnya ke Honda CRV pada Februari 2022. Dana penjualan mobil digunakan untuk melanjutkan program yang tertunda.
Ibnu menjelaskan, saat ini pimpinan ACT hanya beroperasi dengan mobil standar. Selain itu, beberapa mobil yang digunakan masih merupakan kendaraan sewaan.
Penjelasan tingginya gaji petugas ACT adalah Rs 250 crore (lihat halaman berikutnya).
Gaji pemimpin yang mengerikan 250 juta rupiah
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengungkapkan gaji para pimpinan sudah mencapai Rp 150 juta hingga Rp 250 juta. Aplikasi gaji tidak permanen, kata Ibnu.
“Jadi kalau masalah dimulai dari awal, diterapkan pada 2021, tapi tidak permanen,” kata Ibnu. Dia menjawab pertanyaan media tentang gaji pejabat ACT yang mencapai Rs 100 crore.
Ibnu kemudian menjelaskan, gaji pimpinan ACT di tingkat presiden saat ini tidak mencapai Rp 100 juta. Ibnu belum mengetahui angka gaji pimpinan yang sudah mencapai 250 juta rupiah.
“Soal gaji, berapa yang harus dibayar saat ini. Kami hanya mengatakan bahwa di level saya, sebagai ketua ACT, ya, presidium, untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan, kami menerima gaji tidak lebih dari 100 juta rupiah.” “Ada lagi 250 juta rupiah, kami tidak tahu. Datanya dari mana?” lanjutnya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan kepada Densus 88 dan BNPT hasil analisis indikasi penyalahgunaan dana ACT untuk kegiatan terlarang. Presiden ACT Ibnu Khajar membantah ada aliran uang untuk terorisme.
“Dana apa yang disebut dana teroris? Jadi, kalau dana teroris dialokasikan, dana yang mana? Ini kita komunikasikan lebih langsung karena kita tidak pernah berurusan dengan teroris,” kata Ibnu, Senin (April 2022). 7) saat konferensi pers. ).
Dia mengaku kaget dengan pertanyaan uang masuk ke terorisme. Menurut Ibnu, ACT secara rutin mengundang beberapa kementerian dan lembaga untuk melakukan berbagai proyek amal.
ACT, lanjut Ibnu, telah memberikan bantuan kepada korban Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Tapi itu adalah bentuk sifat manusia. Ibnu mengatakan, alokasi dana kemanusiaan tidak bisa selektif.
“Jadi tentang uang ke Suriah, teman-teman, apakah ACT memberikan bantuan kepada pemerintah Syiah atau pemberontak Negara Islam? Orang tua yang sakit, anak-anak terlantar, korban perang yang kami terima di kamp-kamp pengungsi Turki, Kami memberikan bantuan makanan medis tetapi kami tidak pernah meminta jika mereka Syiah atau ISIS Tidak masalah bagi kami karena keluarga ini adalah orang tua kami membutuhkan bantuan dan mereka adalah korban perang jadi itu prinsip kemanusiaan, jadi jika kami membawa mereka ke mana saja, jujur saja, kami sering bingung , kemana dana ini pergi ke teroris?” kata Ibn.
Ambil 13,7% dari donasi
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul. Dana yang diambil digunakan untuk operasional penggajian karyawan, kata Ibnu.
“Kami komunikasikan rata-rata operasional gaji staf atau pegawai di ACT 2017-2021 adalah 13,7% dari rata-rata yang kami ambil. Berapa kesesuaiannya? Berapa dana yang sesuai untuk badan operasional?” kata di konferensi pers, Senin (4/7).
“Kalau belajar dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang terkumpul adalah dana zakat. Secara syariah, syariah membolehkan 1/8 atau 12,5%. Berapa yang bisa diambil untuk operasional organisasi,” lanjutnya.
Jadi bagaimana ACT bisa mengambil 13,7% dari donasi? ACT mengatakan tidak beroperasi sebagai lembaga zakat untuk mengelola donasi.
“Kalau alokasi zakat sebagai amil zakat 1/8 atau 12,5%. Kenapa ada lagi? Karena ACT yang kita kelola bukan lembaga zakat, apalagi ACT kebanyakan dikelola oleh donatur umum,” ujarnya.